Bersama Wamen ATR
Bersama Wamen ATR, Puan Maharani Sebarkan Akta Tanah di Cianjur
Jakarta Departemen Agraria serta Aturan Ruang atau Kepala Tubuh Pertanahan Nasional( ATR atau BPN) melaksanakan kerja sama dengan DPR RI dalam bagan penyerahan akta PTSL di Kabupaten Cianjur, Rabu( 1 atau 03 atau 2023).
Ikut muncul Pimpinan DPR RI Puan Maharani, yang didampingi oleh Delegasi Menteri ATR atau BPN Raja Juli Antoni. Ada pula keduanya memberikan sebesar 300 akta tanah pada warga.
Dalam sambutannya, Puan Maharani memanggil salah satu perwakilan akseptor akta bernama Imas. Politikus PDIP itu juga luang bertanya pengalamannya pada warga hal cara akta.
” Bayarnya 150 ribu, alhamdulilah berakhir dalam durasi 3 bulan tanpa terdapat bayaran bonus lain,” tutur Imas pada Puan.
Mengikuti perihal itu, gadis Pimpinan Biasa PDIP Megawati Soekarnoputri itu juga bertanya balik.” Betul tidak terdapat bayaran bonus?,” pertanyaan Puan.
Persoalan itu lalu disambut Imas.” Tidak terdapat,” tuturnya.
Puan juga suka mencermatinya. Ia juga mengapresiasi kemampuan Departemen ATR atau BPN.
” Alhamdulilah betul tidak terdapat bayaran lain- lain. Aku percaya Departemen ATR atau BPN bertugas dengan bagus,” tutur ia.
Terdapat Kedudukan Pimpinan DPR
Di peluang yang serupa, Wamen ATR Raja juli mengatakan, jutaan akta tanah yang diterbitkan tidak terbebas dari kedudukan Pimpinan DPR RI yang membagikan perhitungan buat penerapan sertipikasi.
” Aku mengapresiasi Bunda Puan yang sudah membagikan sokongan atas program sertifikasi,” tutur ia.
Bersama Wamen ATR
Guna Utama
DPR ini mempunyai 3 guna penting, ialah legislasi, perhitungan serta pengawasan. Guna legislasi merupakan guna yang berkaitan dengan perundang- undangan, guna perhitungan merupakan guna yang berkaitan dengan finansial negeri, sebaliknya guna pengawasan merupakan guna yang dipakai buat memantau badan administrator supaya melaksanakan tugasnya dengan bagus.
Kewajiban serta Wewenang
1. Menata Program Legislasi Nasional( Prolegnas)
2. Menata serta mangulas Konsep Hukum( RUU)
3. Menyambut RUU yang diajukan oleh DPD( terpaut independensi wilayah; ikatan pusat serta wilayah; pembuatan, pemekaran serta pencampuran wilayah; pengurusan SDA serta SDE yang lain; dan perimbangan finansial pusat serta wilayah)
4. Mangulas RUU yang diusulkan oleh Kepala negara atau DPD
5. Memutuskan UU bersama dengan Presiden
6. Membenarkan ataupun tidak membenarkan peraturan penguasa pengganti UU( yang diajukan Kepala negara) buat diresmikan jadi UU
Slot game mudah menang di => akun jp